Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Evaluasi Peta Jalan JKN (2014 – 2018)
Dengan Pendekatan Realist Evaluation

diselenggarakan oleh
PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kamis, 31 Januari 2019  |  08.30 – 16.00 WIB
Kegiatan akan disiarkan melalui Webinar dan Live streaming

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FKKMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia terus menjaga komitmennya untuk memonitor pelaksanaan JKN sejak pertama kali diimplementasikan pada 2014 hingga 2018. Kebijakan JKN menjadi isu penting karena sejak diberlakukan terjadi pergeseran sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang mempunyai berbagai dampak yang baik namun juga berbagai risiko. Hal yang baik adalah kebijakan JKN mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, risiko yang dihadapi antara lain adalah potensi ketidakmampuan mobilisasi dana kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan Indonesia yang bisa jadi lebih buruk. Setelah 5 tahun perjalanan JKN, diselenggarakan penelitian evaluasi JKN kebijakan dengan Indikator 8 Sasaran Peta Jalan JKN yang ditetapkan oleh DJSN.

Penggunaan Pendekatan Realist Evaluation

Penelitian Evaluasi JKN menggunakan pendekatan realist evaluation yang dilakukan sepanjang 2018 di 7 level nasional dan propinsi. Pendekatan realist evaluation dipilih karena dapat menelaah perkembangan kebijakan JKN selama 5 tahun ini dengan lebih komprehensif. Pendekatan realist memungkinkan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan JKN di berbagai konteks wilayah geografis Indonesia. Pertanyaan intinya adalah: apa saja indikator dalam Peta Jalan JKN yang berhasil dicapai dan yang belum dicapai di berbagai propinsi? Pertanyaan lebih lanjut: mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang belum berhasil tercapai? Apakah konteks daerah mempengaruhi hasil?

Cakupan Geografis Penelitian

Saat ini penelitian telah berlangsung di level pusat dan 7 propinsi dengan dukungan berbagai perguruan tinggi. Penelitian evaluasi pelaksanaan JKN ini diharapkan dapat berlanjut lebih mendalam dan menyeluruh serta dapat dilakukan di seluruh provinsi Indonesia untuk mendapatkan bukti bermutu dalam penentuan kebijakan kesehatan yang berhasil guna pada masa mendatang. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, dimana daerah - daerah ini memiliki kapasitas sistem kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang bervariasi. DIharapkan penelitian ini dapat diperluas ke berbagai propinsi lainnya.

Harapan Adanya Dialog Kebijakan Antara Peneliti Independen Dengan Pengambil Kebijakan

Kegiatan penyebaran hasil penelitian ini dirancang sebagai salah satu bagiankegiatan dalam proses advokasi kebijakan JKN berbasis penelitian evaluasi di Indonesia. Hasil penelitian perlu disampaikan secara cepat ke para stakeholders (pemangku kepentingan) utama agar terjadi dialog kebijakan. Diharapkan presentasi hasil ini sebagai awal dari dialog kebijakan antara peneliti independen dengan pengambil kebijakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk komunikasi jarak jauh.
Melalui kegiatan ini, diharapkan PKMK FK - KMK UGM dan JKKI mampu memberikan kontribusi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN secara independen. Dana penelitian ini berasal dari UGM dan perguruan tinggi yang terlibat. Kegiatan diseminasi akan dilakukan di Jakarta pada akhir Januari dengan mengundang lembaga pemerintah dan swasta terkait, khususnya instansi pemerintah yang ada di Inpres 8/2017 dan Perpres 82/2018.

  Tujuan

• Penyampaian hasil sementara penelitian Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN di nasional dan 7 propinsi dengan pendekatan Realist Evaluation kepada key stakeholders untuk mulai membuka dialog kebijakan.
• Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam kebijakan JKN untuk menyempurnakan kebijakan JKN dengan menggunakan berbagai bukti yang ada.
• Membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan realist evaluation untuk berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Januari 2019
Waktu             : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat           : Harris Hotel – Tebet Jakarta

Kegiatan akan disebar luaskan melalui Webinar dan Livestreaming

  Peserta yang diharapkan

1. Institusi Pemerintahan dan Swasta
   1. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   2. Kementerian Kesehatan
   3. Kementerian Dalam Negeri
   4. Kementerian Sosial
   5. Kementerian BUMN
   6. Kementerian Ketenagakerjaan
   7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
   8. Bappenas
   9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
   10. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
   11. Pemerintah Daerah, termasuk DinKes Propinsi dan DinKes Kabupaten.
   12. RS - RS Pemerintah dan Swasta
   13. Organisasi Pelayanan Kesehatan tingkat Primer Pemerintah dan Swasta.
2. Akademisi/ Pendidikan:
   
   1. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, STIKES, dan fakultas dari bidang kesehatan lainnya
   2. Poltekkes.
   3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN.
3. Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
   1. Balitbang Kemenkes
   2. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
   3. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
   4. Peneliti di bidang kesehatan, kebijakan, hukum
   5. Edukator
   6. Lembaga Swadaya Masyarakat
   7. Organisasi Profesi
   8. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
   9. dan berbagai pihak yang berminat
4. Lembaga - lembaga internasional: WHO, World Bank, dan berbagai lembaga lain yang bergerak di sektor kesehatan.
5. Media massa

Acara ini terbuka untuk umum namun dengan kuota terbatas sebanyak 50 orang.

Pembicara: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK dan dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Pembahas: Para Pemangku Kepentingan

  Agenda Acara

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274 - 549425
HP/WA: 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kaleidoskop yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini telah berlangsung sejak 2013, PKMK selalu melakukan refleksi kepingan peristiwa penting yang terjadi pada sepanjang tahun dan meninjau kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang. Seminar kaleidoskop kebijakan kesehatan Indonesia 2018 dipandu oleh Shita Dewi. Pengantar disampaikan oleh Prof Laksono Trisnantoro dengan memaparkan 2 poin penting dalam Outlook yang disusun pada awal 2018, pertama mengatasi fragmentasi pada sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan, yang diprediksi akan memperburuk pemerataan pelayanan kesehatan (equity); dan apakah 8 tujuan peta jalan JKN yang disusun oleh DJSN dapat dicapai, termasuk di dalamnya apakah Inpres No. 8 Tahun 2017 dilaksanakan dengan tuntas.

Sesi dilanjutkan oleh, M. Faozi Kurniawan yang menguraikan peristiwa pentingsepanjang 2018, yaitu optimalisasi Inpres 8/2017, filantropi untuk pelayanan kesehatan, program anti - fraud yang tengah disusun, strategi BPJS Kesehatan mengatasi defisit, bail - out dana JKN sebagai bukti bahwa penyelenggaraan JKN dimulai dengan ketidaksiapan perencanaan dan teknis yang masih meraba - raba. Sumbangsih pemikiran dan dukungan berbagai sektor diperlukan untuk meninjau lebih dalam dan komprehensif penyelenggaraan JKN sehingga transparansi data penyelenggaraan JKN mutlak harus terbuka akses dan informasinya. Selain hal di atas, 3 peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan - BPJS Kesehatan yang diterbitkan juga menjadi kontroversi panjang dan peraturan menteri kesehatan tentang wajib kerja dokter spesialis yang dinilai melanggar HAM. Peraturan teknis/ pelaksanan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena muatannya bertentangan dengan peraturan yang dibentuk sebelumnya. Hal ini menjadi penting, bahwa dalam merumuskan kebijakan harus meninjau kebijakan/ regulasi yang terbentuk sebelumnya, agar perencanaan program dan visi regulasi / kebijakan berjalan selaras.

Pada sesi diskusi, peserta seminar maupun webinar menyampaikan pertanyaan dan masukan cukup banyak, terangkum sebagai berikut: perlunya mengaitkan Outlook mendatang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); optimalisasi primary care, strategic purchasing - pooling; Health Technology Assessment (HTA) pada obat dan pengobatan; dan meninjau lebih dalam dampak rujukan online yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dengan Permenkes No. 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Prof. Laksono menyambut semangat diskusi dan mengundang peserta untuk dapat hadir kembali dalam penyusunan Outlook 2019 pada pertengahan Januari mendatang, untuk menyusun lebih detail dan aplikatif forecasting kebijakan kesehatan mendatang.

Pada sesi terakhir Dr. dr. Andreasta Meliala, memaparkan peran PKMK yang ikut berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan Indonesia melalui divisi atau unitnya yaitu divisi Public Health, Divisi Mutu, Divisi Manajemen Rumah Sakit, Divisi Manajemen Bencana dan Divisi E - Health. Output PKMK 2018 yaitu telah menghasilkan penelitian kedokteran dan kesehatan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan; mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pengabdian masyarakat yang melibatkan alumni dan mitra strategis; dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sivitas akademika dan sivitas hospitalia melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Reportase : Tri Aktariyani (PKMK UGM)

<< kembali ke TOR

{jcomments on}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM
Menyelenggarakan

“Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan Indonesia 2018 & Refleksi Lakon PKMK”

Kamis, 27 Desember 2018 Pukul 10.30 - 12.00 Wib

  Pengantar

Berakhirnya tahun 2018 memunculkan keingintahuan terhadap capaian pengembangan diri dan organisasi. Sejauh mana langkah dan peran yang telah diambil selama ini oleh organisasi seperti PKMK dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan negeri? Sebagaimana kita tahu kebijakan dan implementasi besar yang diambil negeri ini pada beberapa tahun terakhir dan yang masih terus berjalan, selalu diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula. Kebijakan JKN hanyalah awal dari rangkaian manfaat dan tanggung jawab berkesinambungan yang harus dipikul oleh banyak pihak untuk perbaikan dunia kesehatan Indonesia. Tentu tujuan akhirnya adalah perbaikan dunia kesehatan yang mensejahterakan masyarakat dan juga negara. Tahun-tahun ini menjadi tahun crucial bagi negeri ini untuk menggunakan era baru ini sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Jangan bosan bicara tentang JKN dll karena kita belum sampai. Sudah dilakukan belum menjamin terlaksana dan tercapai tujuan dengan benar.

Perbaikan di bidang kesehatan menempatkan proses sebagai bagian terpenting. PKMK secara konsisten memilih lakon atau perannya dalam membangun bidang kesehatan melalui tiga pendekatan, yaitu: penelitian, konsultasi atau pendampingan, dan pendidikan. Semua pendekatan tersebut diharapkan dapat menyentuh tahapan penting: pendidikan bagi akademisi dan pelajar yang merupakan calon praktisi, calon pemangku kebijakan dll. Konsultasi bagi para praktisi di layanan kesehatan hingga pemangku kebijakan. Terakhir, penelitian untuk memberikan evidence based dalam perencanaan hingga evaluasi bidang kesehatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, refleksi akhir tahun ini akan menyampaikan tidak hanya capaian namun juga proses yang dilakukan oleh PKMK selama 2018 untuk menajlankan lakon/perannya di bidang kesehatan Indonesia.

  Tujuan

Pertemuan akhir tahun ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan capaian dan proses PKMK dalam menjalankan perannya untuk pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan Indonesia.

  Tempat, Waktu dan Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018
Waktu           : 10.30-12.00 WIB
Tempat         : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM

  Rundown Acara

  Reportase Kegiatan 

  Narasumber

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
(Ketua Departeman Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dan Ketua Board PKMK FK UGM)

  Target Peserta

1. Dosen, Konsultan, dan Peneliti dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Masyarakat
2. Mitra Penelitian dan Pendampingan PKMK
3. Mahasiswa/i dari S2 HPM FK UGM
4. Lembaga Donor
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
   
   

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CP: 08111019077

Jakarta, 20 Desember 2018

Diskusi Panel 1: “Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, challenges and its global implication”.

Diskusi pertama ini dimoderatori oleh Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K) sekaligus membuka sesi dengan apresiasi penuh haru kepada para panelist yang selama 2,5 tahun ini mengerjakan tulisan mengenai UHC di Indonesia. Selanjutnya dr. Rina selaku penulis utama mendapat kesempatan lebih dulu memaparkan pengalaman dan substansi secara singkat jurnal yang pada Kamis (20/12/2018, pukul 06.30 WIB) telah terbit di The Lancet jurnal terkemuka dengan Q1 – Indeks faktor 5,2.

dr. Rina memulainya dengan statement yang menstimulus peserta seminar bahwa ternyata banyak hal yang dapat diangkat untuk menjadi tulisan isu UHC - JKN yang pada tahap ini masih memiliki tantangan yaitu pada masyarakat missing middle yang merupakan usia sehat atau tidak akan sakit dalam waktu lama; gap financing; Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menurut data melakukan pendaftaran ketika sakit dan mengalami tunggakan iuran; pertumbuhan penyakit tidak menular dan kesiapan yang kurang baik dari tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan terutama di tingkat primary. Akademisi lulusan UGM tersebut menutup pemaparannya dengan pernyataan bahwa pelaksanaan UHC - JKN membutuhkan roadmap yang terencana dengan strategis melalui kebijakan atau program yang customizes, adaptif dan fleksibel.

Dr. Teguh Dartanto selaku ahli kemiskinan dan pembangunan sosial dari FEB UI merasa bangga bisa ikut berkontribusi dalam jurnal tersebut. Teguh menyampaikan bahwa tarif minimum masih menjadi masalah utama pendanaan UHC - JKN; perlunya intervensi pada perilaku manusia untuk memiliki perspektif hidup sehat atau mencegah sakit, karena faktor perilaku ini juga mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan UHC dan Government System BPJS Kesehatan, pencegahan fraud dan TKMKB yang masih belum optimal. Prof. Hasbullah Thabrany melanjutkan dengan persoalan transparansi BPJS Kesehatan selaku badan publik yang masih kurang terbuka. Manajemen dan komunikasi menjadi salah satu masalahnya yaitu pada penanganan defisit. Banyak dana - dana yang dapat dimobilisasi untuk menjadi hibah tanpa harus menggantungkan pada bantuan pemerintah. Dari sisi pelayanan kesehatan, dr. Akmal Taher menyatakan perlu redesain kembali konsep primary health care yang apabila ingin benar - benar menjadi gate keeper dalam JKN yaitu dari pendanaan, sumber daya dan regulasi. Hal ini disampaikan karena Hasbullah melihat terjadi kekeliruan pemahamani standar kompetensi kedokteran yang disamakan dengan standar pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Pengembangan teknologi dalam mengawal primary health care juga perlu diperhatikan, karena hal ini dirasa mampu mengatasi minimnya ketersediaan tenaga kesehatan.

Diskusi Panel 2: “Defining high priority and high impact research and publications to advance universal health coverage”

Diskusi kedua ini dimoderatori oleh Dr. Anuraj H Shankar, DSc (Harvard University). Anuraj menyampaikan bagaimana membuat tulisan yang dapat diterbitkan Jurnal Internasional yaitu hasil penelitian dapat menjawab masalah tidak hanya pada tingkat nasional tetapi global. Pada topik UHC menindaklanjuti pernyataan Prof. Endang L. Achadi , MD dari FKM UI bahwa penyakit katastropik penyebab utamanya adalah kurangnya gizi pada 1000 hari awal kehidupan. Penyakit ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, saatnya kita mulai menggeser paradigma untuk benar - benar fokus pada promotifpreventif untuk mengurangi beban negara atas pelayanan kesehatan.

Dr. Anuraj menyatakan cukup banyak yang dapat digali di Indonesia yang perlu disampaikan kepada dunia internasional yaitu ; stunting reduction, rapid and low cost diagnostic, and early childhood development. Namun yang terpenting adalah akademisi dapat menyampaikan secara tuntas dan terbukti ilmiah implikasi program UHC bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada sesi pertanyaan, dari PKMK UGM – menanyakan bagaimana menuliskan penelitian yang tengah dilakukan di 10 provinsi namun yang dapat berjalan masih 7 Provinsi terkait JKN yang membahas UHC dengan pendekatan realist evaluation. Metode realist evaluation adalah metode yang kompleks dan sampai saat ini masih mengalami perkembangan.

Dr. William S.M. Summerskill selaku Executive Editor The Lancet menanggapi bahwa metode Realist Evaluation cukup kompleks, yang terpenting dalam menuliskan hasil karya ilmiah adalah bagaimana kita menceritakan hasil oberservasi dengan lugas, faktual, terbukti ilmiah dan tentunya harus menghadirkan solusi dari masalah besar yang menjadi concern bukank hanya tingkat nasional melainkan juga dunia. Isu UHC-JKN di Indonesia masih cukup menarik untuk dipublikasikan karena Indonesia negara kepulauan dengan sistem otonomi yang telah lama berkembang.

link terkait https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31647-7/fulltext 

Reportase: Tri Aktariyani (PKMK UGM)

Hari Kelima, Alam Syukur (STIA LAN Makasar) menyampaikan konsep dan pentingnya advokasi kebijakan dengan membahas bahwa advokasi adalah suatu kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (ligitasi). Advokasi kebijakan merupakan upaya bersama yang terkoordinasi untuk melakukan perubahan dalam penyelesaian permasalahan konflik. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum. Advokasi kebijakan bukan merupakan upaya publikasi untuk organisasi, namun merupakan usaha sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Advokasi kebijakan harus dapat melakukan strategi menggalang sekutu dan pendukung. Syarat untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan advokasi kebijakan adalah memang penting dan berarti bagi mereka yang kita ajak, sebaiknya dengan cakupan atau lingkup terbatas dulu yang khas, isu harus mencerminkan adanya tujuan - tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang, isu yang ditawarkan memiliki landasan untuk membangun kerjasama dan persekutuan yang lebih lanjut di masa mendatang, kerja sama yang dibangun dalam menghadapi isu memungkinkan saling bermanfaat satu sama lain, membuka kesempatan luas untuk saling membagi pengalaman, informasi, keahlian dan keterampilan keterlibatan semua pihak (hal yang paling penting) dalam perumusan dan pemilihan issu.

Ciri persekutuan yang efektif adalah fokus pada tujuan atau sasaran-sasaran advokasi yang sudah disepakati bersama, tegas menetapkan menggarap satu issu tertentu atau, sekalian menggarap beberapa issu sekaligus sepanjang disepakati bersama, ada pembagian peran dan tugas yang jelas diantara semua yang terlibat dan terbentuknya sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat. Mereka yang bergabung adalah yang benar - benar merasakan perlunya bekerja sama

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan

Hari Keempat. Erna Irawati mewakili LAN melakukan review ulang tentang definisi dan tahap analis kebijakan. Materi pada hari keempat menekankan bahwa analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Alasan yang pertama, karena analisis kebijakan menggunakan metode analisis kebijakan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan lebih baik dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan juga menerjemahkan informasi dan analisis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain.

Analisis kebijakan dapat menyiapkan dokumen saran kebijakan tertulis seperti, policy paper, policy brief, policy memo tentang solusi potensial untuk suatu masalah dan alasan terakhir karena analisis kebijakan dapat mengkomunikasikan isi dokumen saran kebijakan baik melalui briefing, rapat, percakapan, dan konferensi kepada para pembuat kebijakan.

Berikutnya, policy brief yang dibuat harus dapat mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasarkan informasi yang relevan (informed evidence-based) pada pihak - pihak (organisasi) yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/ membuat keputusan). Policy brief ditujukan kepada pembaca yang sangat spesifik dan memiliki agenda yang sangat padat, namun tidak selalu memiliki ‘pengetahuan yang tinggi’ tentang subyek/ fokus dalam produk kebijakan (apalagi dibandingkan penulis produk kebijakan).

Policy brief memiliki 2 tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Media advokasi artinya policy brief memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu sedangkan media eksplorasi artinya policy brief tidak memberikan sebuah rekomendasi terpilih. Berikut adalah daftar cek yang harus dipersiapkan sebelum menulis policy brief:

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan

Hari Ketiga. Dr. Andi Taufik, M.Si sebagai perwakilan Lembaga Administrasi Negara menyampaikan materi tentang analisis pemangku kepentingan. Andi Taufik mengilustrasikan bahwa tugas birokrat (pemerintah) seperti wasit dalam pertandingan sepak bola. Ketika wasit memandang pelanggaran pastilah ada dan bahkan wajar sebagai akibat adanya keseriusan tiap pemain dalam memenangkan pertandingan. Hal yang berbeda dapat terjadi, ketika wasit tidak berhasil melerai pelanggaran hingga dalam serta meluas dan bersifat sistemik, dapat melibatkan pengurus, pelatih, pemain, dan bahkan penonton.

Perubahan paradigma government (pemerintah) menjadi governance (tata kelola). Pemerintah yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara, harus dapat memahami tata kelola yang baik yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam rangka memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa. Asumsi - asumsi tata kelola melibatkan peran pemerintah yang kuat agar penerapan aturan dapat dilakukan secara konsisten. Peran masyarakat yang kuat berfungsi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Peran dunia usaha yang kuat berfungsi untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Ketika tata kelola sudah mendapatkan dukungan dari ketiga pihak tersebut, hasil yang diharapkan adalah pemerintah yang kokoh, kuat, cakap bersih dan akuntabel.

Pada pemetaan pemangku kebijakan terdapat beberapa metode yang telah ada di modul pelatihan analis kebijakan LAN. Analisis stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut: 1) siapa saja yang akan dipengaruhi; 2) siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan; 3) pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan 4) kapasitas pihak mana/ siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan. Model pemetaan stakeholder yang paling terkenal adalah Model Net Map dimana teknik memetakan jenis stakeholder dengan kepentingan, tingkat pengaruh dan pola hubungannya.

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan

Hari Kedua, Erna Erawati (LAN) membuka sesi hari kedua dengan menyampaikan defisini analisis kebijakan menurut William N Dunn. Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah - masalah kebijakan. Analisis kebijakan terdiri dari analisis terhadap kebijakan dan analisis bagi penyusunan kebijakan.

Langkah - langkah analisis kebijakan menurut Wiliam Dunn dimulai dari definisi sampai evaluasi. Tahap definisi masalah menjelaskan informasi tentang kondisi yang ditimbulkan masalah. Tahap prediksi menjelaskan informasi tentang konsekuensi dari diterapkan/ tidaknya alternatif kebijakan. Tahap preskripsi menjelaskan informasi tentang nilai dari konsekuensi alternatif kebij masa mendatang. Tahap deskripsi menjelaskan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Pada tahap akhir (evaluasi) menjelaskan manfaat alternatif dalam memecahkan masalah. Namun ada tahapan yang berbeda dari Eugene Bardach, yang divisualisasikan sebagai berikut:

Selanjutnya, Erna Irawati menjelaskan tentang masalah kebijakan adalah keadaan tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang, yang meskipun sudah bisa diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan adanya tindakan negara / pemerintah (kebijakan publik). Beberapa kriteria masalah yang baik adalah 1) definisi yg dibuat harus menyatakan dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara standar/ harapan yang ditetapkan dengan fakta, 2) Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak – pihak yang terkait/ berkepentingan dengan terjadinya masalah dan 3) Definisi yang dibuat bukanlah seperti sebuah solusi yang samar. Pernyataan masalah harus memiliki penjelasan tentang kesenjangan, terlalu kecil, tidak cukup, usahakan kuantitatif dan hindari solusi implisit dalam pernyataan masalah.

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan