Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Menyelenggarakan

SEMINAR

HASIL STUDI BEBAN PENYAKIT, TRAUMA DAN FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2010: TINGKAT DAN KECENDERUNGAN

Jakarta, 30 April 2013
Prof. Dr. Siwabessy Room, Prof. Dr. Sujudi Building (Lantai 3), Kementerian Kesehatan RI
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, jakarta 12850

  LATAR BELAKANG

The Global Burden of Disease (GBD) Study/Studi Beban Penyakit Global 2010 merupakan "global public good" untuk mengkuantifikasikan tingkat dan kecenderungan hilangnya usia produktif karena penyakit, trauma, dan faktor risiko dan sebagai masukan berbasis bukti kebijakan dan peningkatan sistem kesehatan.

Studi GBD menyediakan metode dan pengetahuan untuk memberi masukan bagi penyediaan upaya intervensi yang "cost-effective".

Studi Beban Penyakit, Trauma dan Faktor Risiko merupakan upaya sistematis untuk menggambarkan distribusi dan sebab berbagai penyakit utama, trauma dan faktor risiko untuk kesehatan.

Studi GBD 2010 mencakup 291 penyakit dan trauma, 67 faktor risiko dan 1,160 sequelae atau disabilitas.

Secara global, hasil studi menunjukkan bahwa pada saat ini, penyakit menular, kelainan maternal dan anak, serta gangguan gizi menyebabkan penurunan kesakitan dan kematian dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. Pada sisi lain, lebih banyak penduduk dewasa muda dan dewasa yang meninggal atau menderita penyakit tidak menular, serta trauma yang juga menyebabkan disabilitas.

Prinsip yang melandasi pendekatan "the burden of disease" adalah perkiraan terbaik yang dapat dihasilkan melalui analisis berbagai sumber data dan informasi yang tersedia di suatu negara atau regional; dan melakukan koreksi bias yang terjadi.

Hasilnya dipresentasikan dalam Disability-Adjusted Life Years (DALYs), suatu ukuran berbasis waktu yang mengkombinasikan tahun yang hilang karena kematian prematur (YLL) dan tahun kehidupan dengan disabilitas (YLD), suatu alat ukur yang secara khusus dikembangkan untuk mengakses beban penyakit.

Indikator lainnya, yaitu perhitungan "Healthy Life Expectancy (HALE) atau Health Adjusted Life Expectancy" pada waktu lahir pada tahun 1990 dan 2010 juga telah dilakukan untuk menyimpulkan status kesehatan masyarakat, dengan memperhitungkan usia harapan hidup ketika lahir, dikoreksi dengan tingkat disabilitas.

  TUJUAN

Tujuan Umum: Untuk menghasilkan informasi berbasis bukti mengenai Beban Penyakit, Trauma, dan Faktor Risiko di Indonesia, sebagai input untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kesehatan 2015-2019

Tujuan Khusus:

1. Untuk memberikan masukan pada pembuat kebijakan, para perencana, dan masyarakat mengenai besarnya masalah kesehatan utama dan sebarannya di Indonesia, faktor risiko utama yang dapat dicegah dan kinerja sistem kesehatan yang berkaitan.
2. Untuk mengidentifikasi prioritas kesehatan nasional dan kegiatan riset yang berkaitan.
3. Untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi upaya lintas intervensi kesehatan dan dukungan sistem kesehatan yang berkaitan.
4. Untuk membandingkan hasil beban penyakit, trauma, dan faktor risiko di Indonesia dengan negara lain yang sebanding di regional Asia Tenggara.

  JADWAL KEGIATAN

Selasa , 30 April 2013

Dokumen Health System in Transition adalah laporan dari berbagai negara yang memberikan deskripsi detail mengenai sistem kesehatan negara tersebut, termasuk berbagai reformasi dan kebijakan yang ada seputar kesehatan.

Serial Health System in Transition ini dimulai di negara-negara Eropa, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan per negara yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai perbandingan antar negara, serta sebagai rujukan bagi para pemangku kebijakan kesehatan. Laporan Health System in Transition diperbarui secara rutin, dan telah dipublikasikan oleh berbagai negara di dunia. Untuk kawasan Asia, laporan Health System in Transition telah dikeluarkan oleh negara Fiji dan Filipina.

Saat ini Indonesia sedang dalam proses penulisan laporan Health System in Transition yang dibuat oleh para akademisi dan praktisi kesehatan. Penulisan laporan Health System in Transition untuk Indonesia ini dikoordinir oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan bekerjasama dengan Institute for Health Policy Sri Lanka. Laporan tersebut akan menjadi bagian dari kompilasi profil sistem kesehatan yang untuk kawasan Asia dikembangkan oleh the Asia Pacific Observatory on Health Sytems and Policies guna memfasilitasi upaya benchmarking dan pembelajaran untuk penguatan sistem kesehatan masing-masing negara.

Silahkan klik link di bawah untuk mempelajari lebih lanjut laporan Health System in Transition dari beberapa negara di Asia dan Eropa serta Amerika.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)

bekerjasama dengan

Program Studi S2 IKM - Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Menyelenggarakan acara

Guest Lecture & Lunch Seminar

Ruang Teater Gd. Perpustakaan Lantai 2 FK UGM
25 April 2013

  PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan kegiatan Guest Lecture & Lunch Seminar dalam rangka Continuing Medical Education. Acara ini mengambil topik "Using Informatics and Technology to Address Common Challenges in Public Health" dan "Assessment of Healthcare Quality using Medicare Claims Data"

  TUJUAN 
 

1. Membahas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menghadapi tantangan terkait isu-isu Public Health
2. Membahas penggunaan data klaim jaminan kesehatan untuk evaluasi mutu pelayanan kesehatan dengan studi kasus Medicare

  JADWAL KEGIATAN

Kamis, 25 April 2013 

  ARSIP VIDEO PRESENTASI

Pembicara 1 : Dr. Linda Dimitropoulos

Pembicara 2 : Dr. Michael Trisolini

Diskusi Bulanan PKMK April 2013
Pembahasan Artikel Kebijakan dan Manajemen

Kelompok Kerja Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran UGM

(Pukul 08.30 - 10.00 WIB)

  Pengantar

Perkembangan topik dan metode penelitian manajemen berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan ini perlu diikuti dengan cara melakukan pembahasan terhadap artikel-artikel kebijakan dan manajemen. Kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan kapasitas para dosen, peneliti, dan konsultan yang tergabung pada kelompok kerja Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM serta peminat lain. Kegiatan dilakukan sebulan sekali pada hari Kamis, di pertengahan bulan berjalan. Kegiatan akan dipancarkan melalui audiostreaming sehingga para peserta yang berada di luar Yogyakarta dapat mengikutinya.

  Tujuan
 

1. Membahas perkembangan topik yang menarik dalam kebijakan dan manajemen kesehatan
2. Membahas metode penelitian , pelatihan, dan konsultasi, yang dipergunakan di berbagai penelitian kebijakan dan manajemen
3. Menjadi forum untuk pengembangan kemampuan diri untuk para konsultan, peneliti, dan dosen di kelompok kerja kebijakan dan manajemen kesehatan;
4. Mengembangkan forum komunikasi antara dosen, peneliti, dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan.

  Jadwal Acara dan Topik
   

 Materi 
 

Dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA

1. Rational choice theory and public health management 2
2. Maksimasi, Free Rider dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

  Arsip Video Presentasi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM

Menyelenggarakan

Diskusi Kebijakan:
Dilema Profesi Dokter dalam Penentuan Tarif di RS dan Asuransi Kesehatan

Jum'at, 12 April 2013 di Ruang Theater Perpustakaan FK UGM lt. 2
Pukul 13.00 – 15.00

  Pengantar

Situasi BPJS saat ini sedang dalam situasi menarik. Pemerintah hanya mampu memberikan iuran sebesar Rp 15 ribu per kepala per bulan. Sementara itu tuntutan dari berbagai pihak, termasuk perhimpunan profesi jauh di atas angka tersebut. Realita yang ada memang pahit karena situasi kebijakan fiskal dan politik penganggaran yang belum mendukung kesehatan.

Dalam situasi ini terjadi berbagai perbedaan mengenai besaran tarif yang ditetapkan oleh pihak asuransi, rumah sakit, dan perhimpunan profesi. Proses penetapan tarif menjadi bahan perdebatan yang menarik. Dalam perdebatan ini, yang seharusnya menjadi semacam proses negosiasi, terjadi berbagai hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ancaman bahwa profesi dokter akan mogok, atau perhimpunan profesi akan menindak anggotanya yang mau menerima kurang dari permintaan kelompok saat ini sering terdengar. Perhimpunan rumah sakit juga mempunyai skenario pesimis tentang gulung tikarnya rumah sakit atau Pemutusan Hubungan Kerja untuk karyawan. Sementara itu sebagian pejabat akan menindak dokter yang tidak taat aturan, dan sebagian masyarakat semakin mempunyai persepsi negatif pada profesi dokter.

Situasi tekan – menekan dan ancam – mengancam ini perlu dibahas secara kepala dingin dengan melihat pada konteks sejarah dan situasi setempat di Indonesia. Pembahasan secara kepala dingin ini diharapkan memberi jalan pada proses negosiasi yang baik antar berbagai pelaku di sistem kesehatan.
 

  Tujuan

Diskusi kebijakan ini akan membahas berbagai topic antara lain:

1. Membahas struktur governance kesehatan: Siapa Regulator, siapa operator, dan siapa pemberi dana dalam sistem kesehatan. Dalam hal ini Perhimpunan Profesi dokter merupakan bagian dari berbagai pelaku yang mempunyai fungsi, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam hal ini fungsi, hak, dan kewajiban akan dibahas dalam konteks governance sektor kesehatan di masyarakat Indonesia yang bervariasi kemampuan sosial-ekonominya.
2. Membahas dilema perhimpunan profesi: Membela anggota atau demi masyarakat, dan bagaimana agar tidak terjebak menjadi kartel yang dapat dituntut oleh UU anti monopoli dan tidak etis, sebagaimana pernah terjadi di negara lain. Topik ini membahas implikasi dari kekuatan perhimpunan profesi yang dapat disalahgunakan. Sebagai gambaran, hukum di Indonesia mempunyai pengakuan kesatu perhimpunan profesi dokter. Pengakuan ini dapat mengakibatkan efek samping berupa pemikiran kartel di perhimpunan profesi. Perhimpunan profesi dapat terjebak dalam penentuan tarif yang tidak melihat kemampuan masyarakat atau pemerintah untuk membayar, atau hanya menentukan tarif tunggal yang mungkin tidak mampu dibayar pemerintah atau masyarakat dengan ancaman mogok. Sementara itu masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Ada yang kaya dan ada yang miskin dengan perbedaan yang sangat besar.
3. Mendiskusikan pertanyaan klasik untuk perhimpunan profesi: Mampukah perhimpunan profesi memperjuangkan kebutuhan anggota sekaligus berbakti kepada nusa dan bangsa. Dengan latar belakang dua topik di atas, maka pertanyaan klasik ke perhimpunan profesi (tidak hanya dokter) akan dibahas. Kepentingan anggota, atau kepentingan masyarakat, atau kedua - duanya. Bagaimana memadukan kedua kepentingan ini merupakan tantangan besar perhimpunan profesi dalam era BPJS dan globalisasi yang memungkinkan dokter asing untuk masuk di masa mendatang.

Manfaat

Diharapkan diskusi ini dapat:

1. Menjadi bahan pemikiran bagi perhimpunan profesi untuk memikirkan dilema yang ada.
2. Mendorong pelaku – pelaku di sektor kesehatan agar dapat melakukan negosiasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi kepentingan masyarakat umum.
3. Menjadi masukan kebijakan publik di pemerintah pusat dan daerah.
    

  Acara:

Jumat, 12 April 2013

 ARSIP VIDEO STREAMING

Diskusi dapat dilakukan melalui video dan audio streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net

Peserta yang diharapkan hadir adalah :

1. Pengurus Pusat IDI
2. Pengurus IDI Cabang, terutama IDI DIY dan Jawa Tengah
3. Perhimpunan spesialis di Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten
5. Direktur Rumah Sakit
6. Perusahaan Penjamin Kesehatan (PT Askes, Jamsostek, dll)

Diskusi ini bebas biaya pendaftaran, namun peserta yang hendak mengikuti harap melakukan pendaftaran melalui :

Angelina Yusridar/Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2 FK UGM
Telp/Fax. 0274 – 549425
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Lunch Seminar Mengenai

Agenda Pembangunan Paska MDGs 2015:
Catatan dari the 4^th Meeting of High Level Panel of Eminent Persons
Bali, 25 Maret 2013

Ruang Kuliah S3 Gd. Pascasarjana Lantai 2 FK UGM
Selasa, 2 April 2013

  PENGANTAR

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan acuan pembangunan global, termasuk pembangunan kesehatan, hingga tahun 2015. Dalam beberapa tahun terakhir ini, diskursus agenda pembangunan global paska 2015 telah semakin menguat. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, telah membentuk High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) untuk menyusun formulasi agenda pembangunan global tersebut. HLPEP ini dipimpin oleh tiga kepala negara, termasuk Presiden RI. HLPEP menyusun agenda global melalui empat pertemuan. Pertemuan yang ke-4 (terakhir) telah diselenggarakan di Bali tanggal 25-27 Maret 2013. Pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan konsultatif dengan para akademisi dan LSM pada hari pertama. Dalam pertemuan konsultatif tersebut mengerucut isu-isu pokok yang akan direkomendasikan untuk menjadi bagian dari agenda pembangunan global paska 2015

   TUJUAN
 

1. Membahas proses dan hasil pertemuan konsultatif HLPEP, Bali, 25 Maret 2013
2. Membahas implikasi dari hasil pertemuan konsulltatif HLPEP bagi sektor kesehatan
    

  JADWAL KEGIATAN

Selasa, 2 April 2013

  ARSIP VIDEO PRESENTASI

Sesi 2 : Linking Social Determinants of Health to Health Policy and Health Research

Sesi kedua berlangsung setelah sesi foto dan istirahat selama 30 menit. Pembicara pertama pada sesi kedua adalah Dr. David R. Gwatkin , USA dengan topik : Is the Social Determinants of Health approach inherently pro-poor?

Dr. David menggambarkan beberapa pendekatan sosial deteminan yang semua outcome-nya adalah perubahan status kesehatan, namun dipertanyakan apakah pendekatan tersebut ditujukan kepada orang miskin (pro-poor)? Beberapa pendekatan SDH yang dipaparkan Dr. David adalah pendekatan tradisional, pendekatan Diderichsen-Rockerfeller 2001, dan pendekatan SDH Commission on Social Determinants of Health 2008. Namun semua pendekatan tersebut dapat dikatakan pro-poor tergantung dari grup populasi yang dituju. Dalam kesimpulannya Dr. David mengidentifikasi beberapa topik area penelitian SDH yang dilakukan oleh para peneliti INDEPTH di Afrika dan Asia.

Materi Silahkan 

Prof Pascal Allotey dari Malaysia menyajikan : Social sciences as a necessary framework for health research in Asian and African countries

Prof Pascal menggambarkan bagaimana cara membimbing para peneliti dalam melakukan penelitian SDH terutama ketika melakukan analisa terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh yang dipaparkan Prof Pascal adalah analisa terhadap kebijakan pemerintah Malaysia dalam memberikan subsidi gula. Gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya obesity meningkat tajam di Malaysia. Hasil penelitian terhadap kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa risiko terhadap SDH yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Materi Silahkan 

Bringing evidence on social determinants of into health policy in Africa : Experiences of Equity Watch disampaikan Dr YahyaIpuge, Tanzania

Yahya menggambarkan strategi yang dilakukan Equinet untuk mendukung SDH di Tanzania. Salah satu kegiatan penting Equinet adalah melakukan pengawasan terhadap ekuitas (equity watch) berupa pengumpulan bukti-bukti terkait dengan SDH dan redistribusi sistem kesehatan. Equinet juga melakukan upaya dialog akan temuan-temuan dalam melakukan pengawasan ekuitas, implikasinya terhadap kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Materi Silahkan 

Dari Indonesia, Prof Charles Surjadi dari Universitas Atmajaya menyajikan paparan mengenai : "Policy Approaches to Address the Social and Environmental Determinants of Health Inequity in Asia-Pacific"

Prof. Charles menggambarkan konsep SDH yang sebenarnya merupakan solusi di luar sektor kesehatan, artinya semua sektor bertanggungjawab terhadap kesehatan. Prof. Charles juga menjelaskan tentang tantangan health equity di Asia Pacifik. Data yang ada dikelompokkan dalam beberapa aksi seperti aksi tentang urbanisasi yang sehat dan seimbang, perlindungan sosial dan penyediaan lapangan kerja yang adil, serta aksi terhadap sistem kesehatan yang berdampak pada ekuitas kesehatan. Dalam penutupnya, Charles menyatakan empat tantangan utama dalam SDH yaitu data, pengetahuan dan ketrampilan, perubahan paradigma, dan kebijakan.

Materi Silahkan