Pemetaan Intervensi (Intervention Mapping) di Kabupaten/kota
 

Berdasarkan analisis kebijakan, dilakukan pendalaman untuk mencari kebijakan di masa mendatang. Prinsip yang dipergunakan adalah:

1. Berfokus pada kegiatan di level kabupaten/kota. Fokus ini penting karena berbagai tindakan operasional berada di level kabupaten/kota. Pemerintah propinsi dan pusat berperan sangat penting sebagai pendukung kebijakan, dana, penyebar sumber daya manusia, sampai ke bimbingan teknis dan manajemen.
2. Menggunakan pendekatan dari Hulu ke Hilir. Kebijakan dan program KIA dapat dibayangkan sebagai sebuah model hulu yang berisikan program-program preventif dan promotif yang banyak menggunakan pendekatan lintas sektor (One Health) dan determinan sosial. Hilirnya adalah kegiatan-kegiatan klinis.
3. Menggunakan jumlah kematian absolut sebagai indikator kinerja program KIA. Data kematian absolut diperlukan di kematian ibu dan anak. Angka rates akan dipergunakan sebagai cross-check dan dilakukan dalam dua pendekatan: (1) berdasarkan data dari angka absolut; dan (2) berdasarkan data survey.
4. Menggunakan filosofi utama dalam kebijakan KIA yaitu mengembalikan "sense of urgency" dan adanya "peningkatan adrenalin" dalam program. Untuk itu diperlukan penggunaan pendekatan surveilans-respon kematian ibu dan anak. Kematian ibu dan anak yang tidak perlu (avoidable) harus dapat dicegah.
5. Memperbaiki perencanaan dan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy).

Prinsip pemetaan intervensi harap dilihat di web site: www.kesehatan-ibuanak.net Silahkan klik.

Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia
 

Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan segitiga kebijakan dari Buse dkk . Kesimpulan Analisis Kebijakan adalah sebagai berikut:

 Isi

Terjadi fragmentasi pelayanan KIA antara pelayanan primer dengan pelayanan sekunder dan tertier. Penggunaan data kematian absolut ibu dan anak kurang dimaksimalkan. Kebijakan terlalu menekankan pada penggunaan rates dengan data yang sudah terlambat, tidak tepat dipergunakan di level kabupaten, dan memberikan rasa aman yang palsu (misal sudah lebih baik dari angka rata-rata nasional). Kebijakan monitoring dan evaluasi program belum maksimal dijalankan, padahal kunci keberhasilan program berada pada monitoring dan evaluasi program dan pelaksanaan kebijakan. Dana dekonsentrasi untuk perencanaan dan pembinaan teknis (termasuk monev) belum maksimal dipergunakan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa kebijakan KIA tidak fokus pada indikator kematian.
 

 Aktor

Kebijakan selama ini menimbulkan situasi dimana banyak pelaku di pelayanan primer dan pencegahan namun masih kurang di aspek klinis. Hal ini terjadi karena selama puluhan tahun kebijakan dan program KIA aktif dikelola oleh DitJen BinKesmas. Sementara pelaku di rumahsakit yang dikelola oleh DitJen Pelayanan Medik belum begitu aktif (sebelum reorganisasi Kemenkes yang menghasilkan DitJen Bina Upaya Kesehatan). Profesi yang paling banyak menjadi obyek kebijakan adalah bidan. Dokter Spesialis dan dokter umum, serta perawat kurang berperan. Kepemimpinan dokter spesialis dalam pengurangan kematian belum banyak ditekankan. Peran dokter umum terkesan dikesampingkan. Tidak ada tenaga ahli manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi program KIA. Kerjasama lintas sektor untuk promosi dan pencegahan hulu belum maksimal. Para pelaku promosi dan pencegahan yang lintas sektor belum banyak memberikan kontribusi.
 

 Konteks kebijakan

Dampak Kebijakan Desentralisasi di sektor kesehatan belum banyak diperhitungkan. Isu program KIA belum diperhatikan di daerah, khususnya di kabupaten. Pemerintah pusat sudah mempunyai perhatian besar untuk KIA, namun tidak mampu mempengaruhi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk memperhatikannya. Di berbagai daerah anggaran untuk KIA masih rendah. Kebijakan KIA terlihat hanya satu di seluruh Indonesia. Perbedaan tempat kematian ibu dan bayi dimana di pulau Jawa sebagian besar berada di rumahsakit belum diperhatikan.
 

 Proses Kebijakan

Kebijakan KIA sering ditetapkan secara top-down dari pemerintah pusat. Di masa lalu inisiatif kebijakan sering berasal dari lembaga di luar negeri. Kebijakan yang berasal dari daerah belum banyak muncul. Saat ini dari NTT dan DIY sudah mulai ada inisiatif untuk kebijakan di daerah. Inisiatif daerah ini menimbulkan berbagai inovasi seperti adanya Revolusi KIA di NTT atau penyusunan manual rujukan dan Peraturan Gubernur tentang Rujukan KIA di DIY. Saat ini belum popular adanya tim monitoring dan evaluasi kebijakan dan program KIA yang independen. Akibatnya belum ada mekanisme kontrol yang sehat terhadap efektifitas kebijakan dan program KIA.

Catatan: Isi lengkap ada pada lampiran. SIlahkan klik.

Pengantar

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai. Di berbagai propinsi terjadi pemburukan situasi.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, sebenarnya tidak ada penyebab/masalah baru yang signifikan sejak MDGs ditetapkan. Memang di berbagai daerah di pulau Jawa, adanya kompetisi tidak sehat antara penyedia pelayanan kemungkinan dapat meningkatkan jumlah kematian ibu dan bayi. Dengan demikian muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai target MDG 4 dan 5? berbagai pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

1. Mengapa berbagai kebijakan dan intervensi program KIA yang sudah menggunakan dana besar selama puluhan tahun ini belum berjalan dengan baik di Indonesia?
2. Di mana letak permasalahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program intervensi KIA di Indonesia? Apakah kebijakan saat ini tidak tepat?
3. Bagaimana usulan kebijakan mendatang dan strategi intervensi KIA di masa mendatang ?
    

Tujuan paper ini:

1. Melakukan analisa kebijakan KIA di Indonesia untuk memahami mengapa terjadi stagnasi pencapaian program KIA.
2. Menggunakan pendekatan pemetaan intervensi untuk mencari solusi kebijakan KIA di masa mendatang
3. Penyusunan policy brief yang berdasarkan pengalaman berbagai proyek inovasi (khususnya di NTT dan di DIY) dan prinsip pemetaan intervensi.
    

Paper ini tersusun atas 3 bagian:

1. Analisis kebijakan KIA di Indonesia;
2. Konsep pemetaan intervensi KIA di Kabupaten/Kota; dan
3. Usulan Paket berbagai policy brief.

Paper ini merupakan "working-paper" yang perkembangannya berada di website
www.kesehatan-ibuanak.net  dan www.kebijakankesehatanindonesia.net  Dengan menempatkan di web site ini diharapkan up-date working paper ini dapat diikuti oleh para pihak terkait kebijakan KIA di Indonesia di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pihak swasta, para akademisi, yang jumlahnya ribuan.

Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak:
Bagaimana situasi Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia.
Mengapa Terjadi Stagnasi Program? Apa usulan kebijakannya?
 

Penulis:

Tim PKMK FK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Tim P2K3 Universitas Nusa Cendana Kupang
 

Pembahas :

1. Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan RI *)
2. Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI *)
3. Kadinkes Propinsi Jawa Barat
4. Kadinkes Kab Ende NTT
    

Daftar Isi: Silahkan klik.

 Pengantar

 Analisis Kebijakan

 Pemetaan Intervensi

 Paket Policy Brief

Pengantar

Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional
Dalam Forum Nasional IV

Selamat datang di Kupang dalam kegiatan Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.DTahun 2013 merupakan tahun keempat penyelenggaraan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang. Tahun pertama penyelenggaraan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada tahun 2010. Tahun ke dua diselenggarakan di Makassar bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2012, diselenggarakan Forum Nasional III bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya. Forum nasional ini merupakan kelanjutan dari forum tahunan mengenai desentralisasi kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2001.

Pada tahun ini, pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia masuk pada tahap penting. Selama ini, pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar. Dalam pertemuan ini akan dikembangkan struktur organisasi Jaringan Kebijakan Kesehatan yang lebih baku.

Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2013 ini mengangkat tema : Tantangan Kebijakan Kesehatan Di Indonesia Dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG 4 Dan MDG5 dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular Dan AIDS. Tema ini tentunya terkait dengan pelaksanaan BPJS di tahun 2014. Tahun ini merupakan tahun istimewa karena peserta Forum Nasional IV juga mengikuti Kegiatan KONAS IAKMI ke-12 dengan tema "Politik Membangun Kesehatan Bangsa". Diharapkan kerjasama dengan IAKMI ini memberikan manfaat bersama ke seluruh pihak.

Pada pertemuan nasional tahun ini terdapat tiga topik kebijakan yang dibahas yaitu :

1. Kebijakan KIA yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai policy brief sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program. Analisis kebijakan dan policy brief ini berasal dari pengalaman empirik berbagai proyek selama 4 tahun terakhir ini, termasuk kebijakan Revolusi KIA di NTT.
2. Kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini. Diharapkan ddalam pertemuan ini akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik. Kegiatan ini bekerjasama dengan KPAN dan AusAid.
3. Kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Kegiatan di pertemuan ini fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universitas. Dengan kegiatan ini diharapkan akan terbangun jaringan peneliti, akademisi, organisasi profesi dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BPJS di Indonesia.

Format kegiatan ini menunjukkan bahwa salahsatu fungsi Jaringan Kebijakan Kesehatan adalah memberikan dukungan pengetahuan dan ketrampilan ilmu kebijakan untuk kelompok-kelompok yang mengelola masalah kesehatan tertentu. Diharapkan dengan kerjasama ini, efektifitas program untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih baik lagi. Dalam kegiatan Forum Nasional IV akan dipresentasikan 47 abstrak dan 5 policy brief yang berasal dari Call for Paper disamping paper dari pembicara. Setiap abstrak dan policy brief serta materi – materi dari para pembicara dapat diikuti secara audio live streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net  Seluruh abstrak dan powerpoint juga akan dipasang di web sehingga memungkinkan para pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia yang tidak datang ke Kupang dapat mengikutinya.

Sebagai Ketua yang berfungsi sebagai koordinator informal Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, kami berharap Forum Nasional IV ini dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan di sektor kesehatan. Diharapkan Jaringan Kebijakan Kesehatan ini dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan di sektor kesehatan. Sebagai catatan, pada tahun ini akan diberlakukan pergantian Ketua Jaringan yang akan bertugas untuk menyiapkan pertemuan pada tahun 2014. Dengan demikian diharapkan ada penyegaran pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Sebagai penutup, terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Nusa Cendana yang telah menjadi penyelenggara Forum Nasional IV ini, pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi NTT dan pemerintah propinsi NTT, pimpinan Kementerian Kesehatan, pimpinan AusAid di Jakarta, dan IDRC Canada dan IAKMI yang telah mendukung penyelenggaraannya.

Selamat melakukan workshop dan seminar di Forum ini.

Kupang, September 2013

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Management In Health e-learning course in English

 ***

Background of the Course:

How should a public organization and its staff be managed? How should you manage your financial resources? What should I do with my information technology system? Health managers of subnational health sectors around the world are faced daily with these and other types of managerial questions. WBI's Health System Strengthening Program has developed an online management course applied to the health care system. This course will discuss, in an interactive and facilitated manner, the application of public sector management principles and experiences to health management at the subnational level in developing countries.
 

Objectives

The objectives of the course are to build the capacity of managers in a decentralized health system to apply public sector management principles and experiences to the management of health at the sub-national level in developing countries.
 

Course Structure:

The course consists of six modules:

1. Module 1: Strategic Planning and Strategic Management covers how to manage strategic planning and implementation of plans
2. Module 2: Organizational Behavior provides tools and tips for managing people.
3. Module 3: Financial Management concentrates on managing money, sources of financing, and budgeting skills.
4. Module 4: Information Systems module describes the importance of information for managers, outlines a systematic approach to developing information systems, and provides examples of how modern technology can improve the efficiency and usefulness of information systems.
5. In Module 5 on Communications you will learn how to communicate more clearly and effectively, and build skills in listening and delivering your message.
6. The sixth module is on change management. People often resist change, but there are ways to help make people more open and accepting, and willing to embrace new and potentially better ways of delivering health care. If done well, change management can greatly improve the acceptability of health sector reforms, and hence their success or failure.
    

Target Audience

The course public managers in the health sector at the subnational level.
 

Applications

On behalf of the course organizers, we take great pleasure in inviting you, or a member of your staff, to participate in this event. Please feel free to forward this announcement to anyone you think might be interested to participate or nominate a participant.

We would also like to invite you to nominate participants from countries you work with.

APPLICATION DEADLINE: October 01, 2013

Please apply online for this offering at:
http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=WBIHS-FY14-207

Prior to the course start date, selected participants will receive, via email, an official invitation letter.

Course log on instructions will be emailed to you on the day the course is scheduled to begin.

Nota Bene!!!!: Make sure you copy the entire URL, starting from "http" to "= WBIHS-FY14-207" Some email clients insert line breaks which will cause the above link to malfunction. Just copy and paste everything into your browser's address bar to remedy this situation. If you still have problems locating the electronic application form, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more information please go to our website:

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/health-systems-management 

The World Bank Institute is pleased to announce:

The 2013 Global Flagship Course on Health Systems
Strengthening and Sustainable Financing:
The Challenge of Universal Health Coverage

Tokyo, Japan, December 9 – 17, 2013

Please find below the course announcement for our annual global Flagship Course on Health Systems Strengthening and Sustainable Financing: The Challenge of Universal Health Coverage. The course targets high-level and mid-level health and finance policy makers and social security/health insurance agencies, and their development partners and other key stakeholders. It uses a practical and comprehensive framework for understanding health systems and their performance, and a structured approach to deciding on health system reform policies to improve system performance, and to progress towards the goals of Universal Health Coverage. It provides a unique opportunity for senior government officials and development partners to explore key issues in health financing, payment systems, organizational change, regulation and influencing provider/client behavior. The course engages participants using world class faculty, case-based learning, and peer to peer interactions to provide a dynamic and enriching 8-day learning experience.

By invitation of the Government of Japan, the 2013 global Flagship will be held in Tokyo, from December 9-17th, 2013. The course will last 8 days, with Saturday devoted to site visits to learn how Japan achieved UHC. Sunday will be free for sightseeing, and the course concludes on Tuesday afternoon. The content will be enriched by insights from the analysis done under the World Bank - Japan Partnership Program on UHC. Applications for the Global Flagship course are now open to all; as always, we will give preference to teams of applicants from countries -- the best learning experience is gained when groups of people come together from a country, work together during the course to discuss how the content applies to their country circumstances, and plan follow-up actions that draw on the course learning.

We encourage you to contact your country counterparts to inform them about the course and join them as a member of the country team. (The fee will be waived for Bank staff who accompany a country team of at least 4 people).

Generous funding from the Government of Japan has enabled us to lower the fee to $2000. Participants or their sponsors are responsible for all travel and accommodation costs, some meals and incidentals. A preferential rate of around $150/night (including breakfast and wifi) has been negotiated at a hotel conveniently close to the course venue (details will be provided with acceptance letters.)

Click here for more details, which will take you to the course website, or go to worldbank.org/wbi > EVENTS

The deadline for applying for the Global course is September 15, 2013, early applications are encouraged as the course is usually oversubscribed. If you know that a country where you work wants to send a delegation, please let Joy de Beyer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) know, so that we can try and ensure places for them.

Applications can be submitted using the following link:

http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=WBIHS-FY14-208 or click here

Announcement in word and pdf (with the same information as provided in the website):

(See attached file: WBI UHC Flagship Announcement-Tokyo,Dec2013.docx)(See attached file: WBI UHC Flagship Announcement-Tokyo,Dec2013.pdf)

SOUTH, EAST and CENTRAL ASIA REGIONS PLEASE NOTE: A five-day version of the Flagship course will be offered in Bangkok, from March 3-7, 2014 -- adapted for the Asia region, partnering with the Asia Network for Health Systems Strengthening, and with generous funding from USAID. The same core faculty will teach both the global and regional courses. Full information on the regional course will be sent soon; participation in the regional course will be by arrangement with USAID and WB staff counterparts rather than through open enrollment.

Total of 10 Credits (IDI Accreditation)

International Symposium on Research, Policy & Action
to Reduce the Burden of Non-Communicable Diseases

Faculty of Medicine, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, 26-27 September 2013

The burden of non-communicable diseases (NCDs) in low-and middle-income countries (LMICs) is continuosly increasing. Of 52,8 million deaths in 2012, 34,5 million could be attributed to Non-Communicable Diseases (NCDs)—65%. (Lozano et al 2012). In the same year, 54% of disability-adjusted life years worldwide were caused by NCDs, compared with only 43% in 1990.It is anticipated that mortality and morbidity due to NCDs will only increase during the next five to 25 years; in some regions, such as Africa, the Middle East and the Asia-Pacific region (APR), the burden of NCDs will be higher than in others. In East Asia and the Pacific, it is projected that NCDs will account for up to 80 percent of all deaths and 40 per cent of all morbidity by 2030 (WHO 2011).

The need to address this rising burden of disease is increasingly being acknowledged internationally, as reflected by UN General Assembly's 2011 political declaration on the prevention and control of NCDs. In 2012, the World Health Assembly endorsed as animportant new health goal: to reduce avoidablemortality from NCDs by25% by 2025 (the 25 by 25 goal). In 2012, the UN conference on sustainable development,Rio+20, also referred to non-communicable diseases(NCDs) as "one of the major challenges for sustainabledevelopment in the 21st century", emphasising thefundamental link between health and development.

Despite global resolutions and rhetoric , chronic NCDs remain the least recognised group of conditions that threaten the future of human health and wellbeing (Horton 2013).Countries in Southeast Asia for instance have spent very little resources addressing the major health and development issue of chronic non-communicabledisease(Dans et al 2011).Many of these countries, including Indonesia, are still trying to cope with old infectious diseases as well as new and emerging infections. If neglected, however, chronic non-communicable diseases could threaten national development and ultimately jeopardize the capacity of nations to respond to health needs at large. Therefore, acomprehensive and coherent non-communicable disease programme cannot await control of communicable diseases. Both must take place at the same time.

A sustainable and effective national programme for prevention and control of NCDs needs to be championed by well informed leaders (Dans et al 2011). Leadership has to come not only from the health sector, but also from other sectors, including lawmakers and heads of local government. Civil societies should play a major role in holding governments accountable for delivering on non-communicable disease commitments. As epidemiological and scientific understanding of NCDs evolves, it is essential that theresearch community responsible for producing and publishing research findings, work hard to ensurethat their implications are understood and acted upon by policy makers and politicians alike.

Symposium Programme